7 Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal Indonesia

Indonesia pada masa awal kemerdekaan telah menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Namun dalam perjalananya konstitusi tersebut tidak sepenuhnya digunakan, Ada beberapa periode pelaksanaan konstitusi di Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara RIS dibubarkan dan seluruh wilayah Indonesia kembali menjadi NKRI. Salah satu dari konsekuensi dari hal tersebut, Konstitusi RIS yang sebelumnya digunakan juga tidak berlaku lagi.

Presiden Soekarno memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara, yang kemudian dikenal dengan UUDS 1950 sesuai tahun awal diberlakukan. UUDS 1950 digunakan dengan alasan UUD 1945 sudah tidak relevan, dan Dewan Konstituante akan menyusun undang-undag dasar baru. Dengan penggunaan UUD 1950, Maka resmi juga berlakunya demokrasi liberal di Indonesia dengan sitem pemerintahan parlementer.

7 kabinet pada masa demokrasi liberal yang sering disingkat dengan kabinet NASWABAJ yang sempat dilaksanakan di Indonesia saat berlakunya UUDS 1950, Sebagai berikut :

A. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Pada tanggal 22 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Lima belas hari kemudian kabinet berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Program Natsir, Antara lain sebaga berikut :

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu konstituante dalam waktu singkat.
2. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman.
3. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950.

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah Mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD sementara.

B. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952)
Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman degan perdana mentri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.
Program Kabinet Sukiman, Antara lain sebagai berikut :

1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebaga negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
2. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menyelesaikan politik luar negeri bebeas aktif yang menuju perdamaian.
4. Memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia - Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).

C. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)
Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan pendukung PNI, PSI, Masyumi Natsir. Program Kabinet Wilopo, Antara lain sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran.
2. Bidang pemburuhan adalah melengkapi undang-undang pemburuhan.
3. Bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi-organisasi alat-alat kekuasaan negara.
4. Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut Irian Barat.

Kabinet Wilopo Jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah.

D. Kabinet Ali - Wongso - Arifin atau Kabinet Ali (1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955)

Kabinet Ali dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953, Program kerja Kabinet Ali sebagai berikut :

1. Bidang dalam negeri, Meliputi keamanan, Pemilihan umum, Kemakmuran dan keuangan, Organisasi negara, Serta pemburuhan.
2. Bidang Iria Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia.
3. Bidang politik luar negeri, Meliputi politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali tentang hasil KMB.

Keberhasilan kabinet Ali adalah pada masa pemerintahanya berhasil melaksanakan Konferensi Asia Asia Afrika di Bandung.

Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan kepala Staff Angkatan Darat yang dikenal dengan "Peristiwa 27 Juni 1955" menyebabkan beberapa anggota perlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

E. Kabinet Burhannuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)

Kabinet Burhannuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, Program kerja Kabinet Burhannuddin Harahap, Antara lain sebagai berikut :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum.
3. Memberantas korupsi.
4. Meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat.

Keberhasilan Kabinet Burhannuddin Harahap adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak Indonesia meredeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan.

Pada tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhannuddin Harahap mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu.

F. Kabinet Ali II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No.85 Tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II, Antara lain sebagai berikut :

1. Pembatalan hasil KMB.
2. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat.
3. Bidang dalam negeri, Meliputi : Memulihkan keamanan, Memperbaiki perekonomian, dan keuangan, Memperkuat pertahanan, Memperbaiki sistem pemburuhan, Memperluas dan meningatkan mutu pendidikan dan pengajaran.
4. Bidang luar negeri, Meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia Afrika.

Keberhasilan Kabinet Ali II adalah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi garuda I ke Mesir. 

Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II, Antara lain sebagai berikut :

1. Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah.
2. Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957.
3. Adanya keretakan dalam tubuh kabinet. Hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.

G. Kabinet Juanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan program kerja yang serius, disebut sebagai Pancakarya.

1. Pembentukan Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan pembatalan KMB.
4. Memperjuangkan Irian Barat.
5. Mempercepat pembangunan.

Salah satu keberhasilan Kabinet Juanda dalam mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasasan Irian Barat. 

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang isinya kembali ke UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti, Sehari kemudian Ir. Juanda meyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.